1. Informasi yang Menghambat Proses Penegakan Hukum

• Informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.

• Informasi yang dapat mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana.

• Informasi yang dapat membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum atau keluarganya.

• Informasi yang dapat mengagalkan pelaksanaan tugas penegakan hukum.

2. Informasi yang Mengganggu Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Persaingan Usaha

• Informasi yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia dagang.

• Dokumen proposal, penilaian/review penelitian, atau desain industri yang dilindungi oleh ketentuan HKI.

• Informasi persaingan usaha yang tidak sehat.

3. Informasi yang Membahayakan Keamanan Pertahanan dan Negara

• Informasi mengenai strategi, intelijen, taktik, sarana, dan prasarana pertahanan/keamanan nasional.

• Konfigurasi dan data sistem keamanan siber, data center, database, serta kredensial akses (username/password) instansi pemerintah.

4. Informasi Kekayaan Alam dan Ketahanan Ekonomi Nasional

• Informasi mengenai jumlah dan lokasi cadangan sumber daya alam strategis tertentu.

• Informasi mengenai kebijakan ekonomi dan moneter yang jika dibuka dapat memicu spekulasi pasar atau mengguncang perekonomian negara.

5. Informasi Hubungan Luar Negeri

• Informasi yang jika dibuka dapat merugikan hubungan luar negeri dan kerja sama internasional, serta dokumen transaksi atau diplomasi yang bersifat rahasia.

6. Informasi Surat-Menyurat/Dokumen Rahasia Internal

• Catatan, memo, atau konsep kebijakan/laporan yang belum final atau masih dalam proses pertimbangan internal sebelum ditetapkan.

• Dokumen rapat internal bersifat rahasia yang berhubungan dengan pengambilan keputusan strategis instansi.

7. Informasi Hak-Hak Pribadi (Data Pribadi)

• Riwayat dan kondisi kesehatan fisik maupun psikis seseorang.

• Kondisi keuangan pribadi, seperti riwayat utang/piutang atau rincian spesifik di luar kewajiban keterbukaan.

• Catatan evaluasi kinerja/rekam jejak disiplin pegawai yang melanggar hak privasi.

• Data identitas pribadi warga, pegawai, mitra kerja, atau aparat desa yang tidak relevan dengan kepentingan publik.